Otoritas Filipina menolak tawaran bantuan Militer dan Kepolisian RI untuk terlibar dalam penyelamatan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, wakil ketua DPR "Fadli Zon" berharap pemerintah terus mengupayakan lobi kepada pemerintah filipina.
"Intinya pemerintah harus bekerja lebih keras, untuk mendapat respons dari filipina, karena ini menyangkut nyawa warga negara kita," ujar Fadli zon.
Meski penyanderaan ini berada di wilayah negara filipina, semestinya pemerintah bisa melakukan lobi dengan misal kerjasama sebelumnya dalam bentuk join operation karena hubungan militer Filipina dan Indonesia terjalin sangat baik.
"Ya, seharusnya hubungan Indonesia dengan Filipina tidak ada masalah, kejadian ini kan berada di wilayah mereka, dan mereka punya kedaulatan disitu, jadi, kita harus punya lobi lebih jauh lagi, mestinya kita bisa kerjasama jont operation," tutur Fadli Zon.
Fadli menekankan upaya lobi pemerintah untuk membebaskan 10 WNI ini harus segera dipercepat, hal ini mengingat latar belakang kelompok Abu Sayyaf yang tak sungkan untuk mengeksekusi mati sandera bila tebusan uang tidak diberikan tepat waktunya.
Sementara batas waktu yang diberikan Abu Sayyaf sampai dengan 8 april 2016.
"Ya, makanya pemerintah harus pro aktif, kita harus berusaha berkomunikasi terus, dari peperintah dengarkan harapan keluarganya langsung untuk ambil langkah cepat, kuatkan lobi, kata Fadli.
Diberitakan sebelumnya, pihak Armed Forces of the
Philippines (AFP) menyatakan tak memerlukan tawaran bantuan dari militer
Indonesia.
"Dalam konstitusi, kami tidak diizinkan kekuatan militer (negara lain) di sini tanpa perjanjian," tutur juru bicara AFP Kolonel Restituto Padilla seperti dikutip dalam inquirer.net, Kamis (31/3/2016).
"Dalam konstitusi, kami tidak diizinkan kekuatan militer (negara lain) di sini tanpa perjanjian," tutur juru bicara AFP Kolonel Restituto Padilla seperti dikutip dalam inquirer.net, Kamis (31/3/2016).